Kasus vaksin palsu bergulir. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan bahwa jumlah fasilitas kesehatan yang pengadaan vaksin dari pemasok tidak berwenang meningkat dari 28-37 fasilitas, tersebar di sembilan daerah. mayoritas adalah rumah sakit dan klinik.
"Pengawasan dari POM di 32 provinsi masih berlangsung," kata Plt Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bahdar Johan Tengku Hamid di Jakarta, Jumat (1/7). distribusi vaksin palsu kepada pengguna melalui pemasok tidak resmi.
Sementara itu, di tingkat provinsi, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencurigai 35 dari 605 fasilitas kesehatan mereka diperiksa memiliki vaksin palsu karena vaksin tanpa prosedur pengadaan dan faktur pembelian yang jelas.
Tempat pemeriksaan pada dokter praktek swasta, klinik 24 jam, dan bidan secara mandiri yang dilakukan sejak Selasa (28/6) lalu. "Kami akan menemukan distributor vaksin," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto.
Koesmedi enggan menyebutkan tersangka. Namun, sebagian besar praktek bidan mandiri di wilayah Jakarta Timur. Saat ini, di Jakarta ada 2.000 klinik, 177 rumah sakit, 20 kabupaten rumah sakit, tujuh rumah sakit kabupaten dan 11 rumah sakit vertikal.
"Kami akan menyelidiki ke distributor. Apa yang kita duga adalah bahwa rata-rata impor vaksin. Pertama, kita panggil kantor perwakilan pertama di sini. Setelah itu, BPOM akan memeriksa isinya," katanya.
Dari kota Bogor, Jawa Barat, Bogor Walikota Bima Arya Sugiarto memastikan tidak ditemukan vaksin palsu di puskesmas atau rumah sakit di kota Bogor. "Departemen Kesehatan telah mengundang semua pemimpin rumah sakit dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tidak ada laporan temuan vaksin palsu. Namun, kami meminta mereka datang kembali untuk memeriksa dan memperbaiki kewaspadaan," kata Bima.
Di Banten, Pemerintah Kota Tangerang menunggu surat edaran resmi Kementerian Kesehatan untuk vaksin anak-anak. "Untuk menenangkan kerusuhan orang tua. Hidup di antara pusat rujukan," kata Walikota Tangerang Arief Wismansyah.
Di Palembang, Pusat Administrasi Makanan dan Obat Palembang ditemukan 32 ampul produk biologi serum diduga palsu di tujuh fasilitas kesehatan di tiga kabupaten / kota di Sumatera Selatan. Temuan pencarian dimulai vaksin palsu di 80 fasilitas kesehatan.
Tes laboratorium akan dilakukan untuk memastikan kebenaran dari produk kesehatan yang dicurigai. "Kami belum tahu apa dampak antiserum ini bila digunakan pada tubuh manusia karena tidak ada uji laboratorium," kata Plt Kepala Pusat POM Devi Lidiarti Palembang.
Sementara itu, Bahdar mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pengiriman sampel vaksin diuji sebagian besar Reserse Kriminal Polri. "Hasilnya telah dikirim ke Bareskrim. Mereka akan mengumumkan," katanya.
kontrol pengadaan
Kementerian Kesehatan menyatakan, itu adalah rumah sakit waktu dan fasilitas kesehatan ketat mengontrol pengadaan obat-obatan dan vaksin di lembaga mereka. Mereka disarankan untuk membeli vaksin dari pemasok dengan izin resmi.
Menurut Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang, pengadaan barang dan jasa di rumah sakit pemerintah telah diatur dalam keputusan presiden, sementara pengadaan di fasilitas kesehatan swasta untuk mengandalkan sistem mereka.
Terlepas dari aturan yang berbeda, masing-masing fasilitas kesehatan dianjurkan untuk membeli vaksin dari produsen dan distributor resmi. "Rumah sakit untuk berhati-hati dalam pengadaan. Periksa dan periksa semuanya," kata Linda.
Mayoritas vaksin palsu ditunjukkan beredar, menurut Linda, adalah vaksin yang tidak diperlukan untuk diberikan kepada anak-anak atau hanya pelengkap. Vaksin untuk imunisasi dasar wajib di fasilitas kesehatan pemerintah vaksin diperoleh melalui pengadaan katalog elektronik produsen dan distributor resmi. Vaksin diberikan secara gratis di fasilitas kesehatan. rumah sakit swasta dapat memilih untuk mendapatkan dari pemerintah atau dibeli sendiri.
Pemalsu vaksin diduga mengeksploitasi celah pasar vaksin yang bukan merupakan bagian dari program pemerintah untuk diproduksi dan dijual.
Bahdar menambahkan, vaksin adalah sirkulasi produk yang sangat diatur. pedagang besar farmasi yang mungkin menjadi distributor resmi vaksin harus memiliki sertifikat metode distribusi obat yang baik didukung ruang penyimpanan.
Di Papua, 50 persen dari puskesmas 300 tidak memiliki penyimpanan vaksin tempat khusus. Akibatnya, vaksin cepat rusak. "Kebanyakan di pedalaman," kata Kepala Penyakit Surveillance dan Hewan Bersumber Papua Dinas Kesehatan Ahmad juri. (C11 / DEA / RTS / RAM / FLO / ADH)
0 comments:
Post a Comment